Panduan Strategi Anti Fraud Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)

Bismillah, 

Inovasi teknologi memiliki peran krusial d​alam membentuk masa depan sektor keuangan, yang semakin digital, terhubung, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan pasar yang terus berkembang. ITSK dapat meningkatkan efisiensi, memperluas akses ke layanan keuangan, meningkatkan pengelolaan risiko, dan merespons perubahan pasar dengan lebih cepat.

Salah satu pendorong utama kesuksesan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan di Indonesia adalah pesatnya adopsi platform digital. Platform ini telah menyederhanakan transaksi seperti e-wallet, internet banking, dan QRIS, yang memfasilitasi peralihan dari aktivitas keuangan tradisional offline ke online.

Dengan banyaknya dan mudahnya mendapatkan akses teknologi sektor keuangan, OJK menilai dibutuhkannya sebuah kebijakan dalam rangka implementasi SAF khusus bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Dengan mempertimbangkan skala bisnis dan disparitas Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang tinggi, maka dinilai diperlukan penyesuaian-penyesuaian, upaya bertahap serta berkelanjutan, serta melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam penerapan SAF bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan agar dapat menerapkan upaya pengendalian risiko fraud.

Panduan Strategi Anti Fraud Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Download)

Pedoman Keamanan Siber Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)

Bismillah, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Pedoman Keamanan Siber (Cybersecurity Guidelines) yang dirancang khusus untuk Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). 

Pedoman ini disusun dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris (British Embassy) melalui UK Government cyber capacity-building programme. Pedoman ini mencakup strategi reaktif dan proaktif untuk memastikan keamanan siber menjadi bagian krusial dari ekosistem ITSK.

Pedoman keamanan siber bagi Penyelenggara ITSK mencakup perlindungan data, manajemen risiko, respons insiden, maturity assessment, training and awareness dengan mengedepankan prinsip kolaborasi dan pertukaran informasi. Dengan mengikuti pedoman ini, para pemangku kepentingan di organisasi ITSK dapat berkontribusi pada lingkungan keuangan digital yang lebih aman dan tangguh di Indonesia.

OJK mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan Indonesia agar penerapan kerangka kerja keamanan dan ketahanan siber di sektor ITSK dapat berjalan secara efektif. 

Pedoman Keamanan Siber Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Download).

Daftar Pedoman Produk Perbankan Syariah

No	Judul	File
1	Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah	Download
2	Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah	Download
3	Pedoman Produk Pembiyaan Mudharabah Perbankan Syariah	Download
4	Pedoman Implementasi Sharia Restricted Invesment Account (SRIA) Dengan Akad Mudharabah Muqayyadah	Download
5	Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)	Download
6	Pedoman Kerja Sama Channeling Antara Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Dan LPBBTI Syariah (Fintech P2P Financing)	Download
7	Pedoman Keamanan Siber Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)	Download
8	Pedoman Strategi Anti Fraud	Download

Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

Bismillah, 

Transformasi perbankan syariah bertujuan meningkatkan daya tahan dan daya saing, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. Transformasi ini melibatkan penguatan karakter perbankan syariah yang tidak hanya berfokus pada tujuan bisnis, tetapi juga memperhatikan peran sosial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Perbankan syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui instrumen sosial syariah seperti wakaf. Potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan wakaf uang pada tahun 2023 hanya sebesar 2,2 triliun, atau sekitar 1,22% dari potensi tersebut. Untuk memperkecil gap ini, Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) perlu mengembangkan produk wakaf uang yang inovatif.

Salah satu inovasi yang sudah berjalan adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang melibatkan Bank Syariah dalam menghimpun dana wakaf uang. Namun, produk ini hanya meningkatkan aset sementara, karena dana digunakan untuk pembelian Sukuk Wakaf Ritel (SWR).

Untuk mendukung pengembangan perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, mengembangkan produk baru, yaitu Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). CWLD adalah produk wakaf uang temporer yang memungkinkan wakif (pemberi wakaf) memilih penerima manfaat wakaf (Mauquf alaih), yang memberikan manfaat bagi industri perbankan syariah dan sektor wakaf.

OJK juga merancang pedoman implementasi CWLD untuk memudahkan Bank Syariah dan Nazhir dalam menjalankan produk ini dengan panduan teknis yang sistematis, sesuai masukan dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Berikut Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (Download)

Pedoman Implementasi Sharia Restricted Invesment Account (SRIA) Dengan Akad Mudharabah Muqayyadah

Bismillah,

Perbankan syariah memiliki potensi untuk mengembangkan produk khas berbasis syariah, terutama dalam transaksi investasi, sebagai pembeda dari perbankan konvensional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK), yang membedakan produk investasi dan simpanan di perbankan syariah. 

Dalam UU P2SK, investasi didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana risiko ditanggung oleh nasabah investor. Sedangkan simpanan mencakup giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito yang berbasis akad syariah dan tidak dapat dianggap sebagai produk investasi.

Dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023-2027 (RP3SI), OJK mendorong perbankan syariah untuk memperkenalkan produk Shariah Restricted Investment Account (SRIA), yaitu produk investasi berbasis akad mudharabah muqayyadah yang memungkinkan nasabah menentukan penggunaan dana yang diinvestasikan.

Untuk memastikan investasi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan pedoman yang jelas. Pedoman ini mengacu pada POJK Nomor 13/POJK.03/2021 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2023, mencakup struktur produk, manajemen risiko, transparansi, serta mekanisme dan pembukuan SRIA.

Berikut Pedoman Implementasi Sharia Restricted Invesment Account (SRIA) Dengan Akad Mudharabah Muqayyadah (Download)

Pedoman Produk Pembiyaan Mudharabah Perbankan Syariah

Bismillah,

Produk pembiayaan mudarabah merupakan salah satu produk yang memiliki keunikan dan tidak terdapat dalam perbankan konvensional. Produk ini merupakan produk alternatif bagi industri perbankan syariah untuk diversifikasi produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil selain dari pembiayaan musyarakah. 

Karakteristik pembiayaan mudarabah yang berbasis bagi hasil, berpotensi menjadi salah satu opsi untuk memberikan pembiayaan modal kerja di sektor produktif. Dengan demikian, produk pembiayaan mudarabah berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baik di sektor rill maupun di sektor keuangan.

Saat ini, jumlah portofolio pembiayaan mudarabah baru mencapai 2,12% dari total jumlah pembiayaan yang ada pada perbankan syariah berdasarkan akad (per Desember 2023). Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk melakukan pengembangan dan peningkatan implementasi produk pembiayaan mudarabah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan penyusunan suatu pedoman untuk membantu industri perbankan syariah dalam memudahkan implementasi produk pembiayaan mudarabah dengan baik. 

Pedoman ini merupakan seri ke-3 dari seri Pedoman Produk Pembiayaan yang diterbitkan oleh OJK. Harapannya, pedoman ini dapat menjadi panduan bagi industri perbankan syariah untuk mengimplementasikan produk pembiayaan mudarabah.

Berikut Pedoman Produk Pembiyaan Mudharabah Perbankan Syariah (Download)

Pedoman Kerja Sama Channeling Antara Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Dan LPBBTI Syariah (Fintech P2P Financing)

Bismillah,

OJK telah menerbitkan Pedoman Kerja Sama Channeling antara BPRS dan Fintech P2P Financing Syariah untuk memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko di BPRS dalam bekerja sama dengan penyedia layanan fintech peer-to-peer (P2P) berdasarkan prinsip syariah.

Pedoman ini bertujuan memberikan panduan bagi BPR Syariah, baik yang sudah maupun yang akan bekerja sama dengan Fintech P2P Syariah. Pedoman ini menyajikan informasi lengkap yang dibutuhkan, khususnya terkait skema kerja sama pembiayaan sesuai dengan jenis akad syariah. Disusun berdasarkan prinsip utama (principal-based), pedoman ini fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan dinamika industri yang membutuhkan kebijakan tepat dan relevan.

Dalam pedoman kerjasama ini berisi terdiri:

1. Para Pihak Kerja Sama Channeling
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kerja Sama Channeling

Berikut Pedoman Kerja Sama Channeling antara BPRS dan Fintech P2P Financing (Download).

Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah

Bismillah,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat produk perbankan syariah dan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dengan menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah. Pedoman ini adalah edisi kedua setelah Pedoman Pembiayaan Murabahah dan merupakan pembaruan dari standar yang diterbitkan OJK pada 2016. Dalam edisi terbaru ini, terdapat penambahan serta penyesuaian dengan aturan terkini, termasuk Peraturan OJK (POJK) dan Fatwa DSN-MUI.

Sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK mendorong inovasi dan diversifikasi produk perbankan syariah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu bersaing di pasar. Melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, OJK berupaya mengembangkan produk syariah yang inovatif, kompetitif, dan memiliki keunikan yang menjadi keunggulan dibanding perbankan konvensional.

Berikut Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah (Download)

Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah

Bismillah,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk mengembangkan bisnis dengan pendekatan yang berbeda dari bank konvensional, namun tetap mempertahankan ciri khas dan prinsip syariah.

Dalam upaya memperkuat industri perbankan syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai otoritas penerbitan fatwa keuangan syariah, terus mendorong penerapan aspek syariah yang lebih kuat. Salah satu langkah penting adalah penerbitan fatwa yang menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Pada tahun 2022, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo, yang membawa perubahan dalam tata cara pelunasan pembiayaan murabahah.

Terkait hal ini, untuk memberikan pedoman bagi industri perbankan syariah dan para pengawas, telah disusun Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah yang menggantikan Standar Produk Murabahah yang diterbitkan pada tahun 2015.

Pedoman ini terdiri dari tiga bagian utama: 

1. Pendahuluan : Membahas latar belakang penyusunan pedoman.
2. Prinsip Syariah Pembiayaan Murabahah: Menguraikan ketentuan umum, para pihak yang terlibat, obyek, ijab kabul, dan aturan terkait pembiayaan murabahah.
3. Skema Pembiayaan Murabahah: Menawarkan berbagai skema pembiayaan yang dapat digunakan oleh bank syariah. Selain itu, pedoman ini juga dilengkapi lampiran yang berisi contoh simulasi pelunasan pembiayaan murabahah dan contoh pembukuan.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas bagi pelaku industri perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan akad pembiayaan murabahah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang produk pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

Berikut Terlampir Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah (Download)

Daftar Regulasi Bank Perkonomian Rakyat Syariah (BPRS)

KELEMBAGAAN DAN KEGIATAN USAHA BPRS

 

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)         

• POJK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Download, Abstrak, FAQ)

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BPR MENJADI BPRS

• SEOJK Nomor  7/SEOJK.03/2023 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha BPR Menjadi BPRS Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Download, Ringkasan)

    

PENYELENGGARAAN PRODUK

• POJK Nomor 25/POJK.03/2021 Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Ringkasan)     
• SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Ringkasan, FAQ)

    

SERTIFIKASI DIREKTUR DAN KOMISARIS

• POJK Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Download, Penjelasan)

    

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN      

• POJK Nomor 27/POJK.03/2016  Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Download, Penjelasan)  
• SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank (Download, Lampiran)        
• POJK Nomor 34/POJK.03/2018  Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Download)
• SEOJK Nomor 09/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Penilaian Kembali Pihak Utama Bank (Download, Ringkasan)
• POJK Nomor 14/POJK.03/2021  Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Perubahan POJK Nomor 34/POJK.03/2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan (Download)
• SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2021 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Perubahan SEOJK Nomor 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama (Download)

    

IZIN PEDAGANG VALUTA ASING           

• SEDPBR Nomor 9/38/DPBPR Tentang Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (Download, Lampiran)

 

PUNGUTAN OLEH OJK

• PP no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Download)

 

PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN

• POJK Nomor 21/POJK.03/2019 Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPRS (Download, Ringkasan)

      

      PERINTAH TERTULIS

• POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank (Download, Ringkasan, FAQ)
• POJK Nomor 18 tahun 2022 Perintah Tertulis (Download, Ringkasan, FAQ)

 

KONGLOMERASI KEUANGAN

• POJK Nomor 45/POJK.03/2020 Konglomerasi Keuangan (Download, Ringkasan)

 

PRINSIP KEHATI-HATIAN 

                            

TATA KELOLA 

• POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi BPRS (Download, Abstrak, FAQ Materi Sosialisasi)
• POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS (Download, Abstrak, FAQ)
• SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Ringkasan)
• POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Penjelasan)
• SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download)
• SEBI Nomor 15/22/DPbS tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, FAQ)
• POJK Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank (Download, Abstrak, FAQ)

       

       AUDIT INTERNAL 

• SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Ringkasan, FAQ)

 

MANAJEMEN RISIKO                                   

• POJK Nomor 23/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Ringkasan)
• SEOJK Nomor 10 /SEOJK.03/2019 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Ringkasan, FAQ)

    

BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA                                   

• POJK Nomer 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Ringkasan, FAQ)   
• SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download)

    

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF                               

• POJK Nomor 29/POJK.03/2019 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Ringkasan)

    

LAPORAN BULANAN                                   

• POJK Nomor 13/POJK.03/2019 Tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Download, Ringkasan)
• SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2023 Tentang Laporan Bulanan BPRS (Download, Ringkasan)

              

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN                                 

• POJK Nomor 35/POJK.03/2019 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Ringkasan)

 

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK-OJK)

• POJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK (Download)  
• Pedoman Penyusunan Data SLIK (Download)
• Struktur Data SLIK (Download)
• SEOJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK (Download, Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4)
• POJK Nomor 64/POJK.03/2020 perubahan POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK (Download)
• SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2021 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK (Download)
• SEOJK Nomor 11/SEOJK.01/2024 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Download, Abstrak, FAQ)

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPRS                         

• POJK Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Penjelasan)
• SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Ringkasan)

      PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BPRS

• POJK Nomor 28 Tahun 2023 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Download, Abstrak, FAQ)

    

      KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN & PELATIHAN                     

• POJK Nomor 47/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download)     
• POJK Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Download, Penjelasan)
• POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat (Download, Ringkasan)
• SEOJK Nomor 13/SEOJK.08/2024 Tentang Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Rencana Dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan (Download, Abstrak, FAQ)

              

RENCANA BISNIS BANK (RBB)                                

• POJK Nomor 15 /POJK.03/2021  Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Ringkasan)     
• SEOJK Nomor 30 /SEOJK.03/2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download, Ringkasan)     

              

STANDAR PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI                                    

• POJK Nomor 75/POJK.03/2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS (Download, Ringkasan)
• SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Download)

                       

PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KAP                                    

• POJK Nomor 9 TAHUN 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Download, FAQ)

    

PEMERIKSAAN BANK                                  

• POJK Nomor 41 /POJK.03/2017  Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank (Download)

 

PERLAKUAN KHUSUS                        

• POJK Nomor 45 /POJK.03/2017  Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam (Download)

    

KEUANGAN BERKELANJUTAN

• POJK Nomor 51 /POJK.03/2017  tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik (Download)       

 

TPPU-TPPT DAN STRATEGI ANTI FRAUD

APU PPT

• UU Nomor 8 Th 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Download)        
• UU Nomor 9 Th 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Download)
• PP Nomor 43 Th 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Download)   
• PP Nomor 2 Th 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/ Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Download) 
• POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan (Download, FAQ)
• SEOJK Nomor 31 /SEOJK.01/2019 Tentang Pemblokiran Serta Merta Rekening Nasabah Proliferasi (Download)
• SEOJK Nomor 29 /SEOJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /Seojk.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (Download)
• Perka PPATK Nomor 13 Th 2008 Tentang Identifikasi TKM Pendanaan Terorisme (Download)    
• Perka PPATK Nomor 02 Th 2012   Tentang Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Perbankan (Download)
• Perka PPATK Nomor 11 Th 2013  Tentang Identifikasi TKM (Download)    
• Perka PPATK Nomor 02 Th 2014 Tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu - SIPESAT (Download)                   
• Perka PPATK Nomor 04 Th 2014 Tentang Identifikasi TKM (Download)
• Perka PPATK Nomor 02 Th 2015 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan TPPU (Download)
• Perka PPATK Nomor 01 Th 2021 Tentang Tata Cara Pelaporan melalui GOAML (Download)
• Perka PPATK Nomor 11 Th 2021 Tentang Sistem Informasi Terduga Terorisme (Download)
• Perka PPATK Nomor 14 Th 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML (Download)
• SE PPATK Nomor 02 Th 2021 Tentang Indikator Tkm Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Download)    
  
  

      STRATEGI ANTI FRAUD    

• POJK Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Downolad)